UMK TH 2013 DI 8 DAERAH PROPINSI BANTEN TELAH DISETUJUI GUBERNUR BANTEN (Media Indonesia.com)

SERANG–MICOM: Usulan besaran Upah
Minimum Kabupaten/kota (UMK) 2013
dari delapan daerah di Provinsi Banten
disepakati dewan pengupahan Provinsi
Banten pada rapat pleno di Kantor
Disnakertrans Provinsi Banten, di Serang,
Senin (26/11).
“Semua usulan sudah disepakati tadi
dalam rapat pleno, semua
menandatangani. Sekarang tinggal
menunggu SK gubernur yang ditargetkan
keluar pekan ini,” kata Kepala Dinas
Tanaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten Erick Syehabudin di Serang, Senin
(26/11).
Ia mengatakan dalam pleno yang
berlangsung hingga pukul 19.00 WIB
tersebut, semua usulan besaran UMK dari
delapan kabupaten/kota di Banten
disetujui dewan pengupahan provinsi
termasuk empat orang perwakilan dari
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Banten.
“Saat ini sudah masuk di Biro Hukum
Provinsi Banten, dua hingga tiga hari ke
depan kami harapkan sudah
ditandatangani gubernur,” kata Erick.
Menurutnya, seluruh kabupaten/kota se-
Banten telah mengajukan usulan upah
minimum kaupaten/kota (UMK) 2013 ke
Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
yang disertai rekomendasi dari bupati/
walikota daerah masing-masing.
Namun demikian, penetapan usulan UMK
tersebut rawan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) karena
sejumlah Apindo kabupaten/kota tidak
menandatangani usulan UMK tersebut.
Erick Syehabudin mengatakan tidak
adanya tanda tangan pihak Apindo
kabupaten/kota pada usulan UMK 2013
dinilai tidak berpengaruh terhadap
penetapan UMK yang dilakukan
gubernur. Sebab, berdasarkan peraturan
perundang-undangan, gubernur
menetapkan UMK berdasarkan
rekomendasi yang disampaikan bupati/
walikota.
“Ada sejumlah Apindo kabupaten/kota
yang tidak mau tanda tangan usulan UMK
2013. Namun tidak membatalkan
penetapan gubernur atas UMK tersebut,
hanya saja penetapan UMK itu rentan
digugat di PTUN,” katanya.
Untuk itu, Erick meminta seluruh serikat
pekerja/buruh di Banten untuk mengawal
UMK tersebut pada konsistensi dan
komitmen Apindo. Bukan malah
sebaliknya, menekan dan mengawal
kebijakan pemerintah daerah.
Sebab, kata Erick, pemerintah daerah
hanya sebatas menetapkan usulan UMK,
dan pemerintah daerah pun sangat
mendukung usulan UMK yang diajukan
dari dewan pengupahan.
“Pemerintah pasti mendukung
masyarakatnya untuk hidup sejahtera.
Makanya yang harus dikawal Apindo-nya,
bukan pemerintah,” katanya.
Sebelumnya, delapan daerah di Banten
mengajukan besaran UMK 2013 kepada
Gubernur Banten untuk ditetapkan, UMK
yang diusulkan Kota Tangerang sebesar
Rp2.203.000, Kota Tangerang Selatan
dan Kabupaten Tangerang sebesar
Rp2.200.000, Kota Serang Rp1.798.446,
Kota Cilegon Rp2,2 juta, Kabupaten
Lebak Rp1.187.500, Kabupaten Serang
Rp2.082.850, dan terendah Kabupaten
Pandeglang Rp1.182.000.
“Mudah-mudahan pekan ini semua usulan
UMK tersebut segera di keluarkan SK-nya
oleh gubernur,” kata Erick Syehabudin.
(Ant/Ol-3)

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s