MOGOK KERJA BURUH PT.SULINDAFIN DITANGGAPI ANGGOTA DPR RI

PT.Sulindafin Shinta Group pabrik textil yang terletak di jalan imam bonjol karawaci tangerang, sempat terganggu kegiatan produksinya, disebabkan oleh kurang lebih 70 % dari buruh yang bekerja di pabrik textil itu mengadakan mogok kerja.

Kronologisnya diawali dari berdirinya serikat buruh baru SBJP
( Serikat Buruh Jabotabek Perjuangan ), di PT.tersebut.

Kehadiran serikat buruh SBJP di PT tersebut, disambut oleh pihak manajemen PT.Sulindafin Shinta Group dengan pen-scorsingan ketua dan para pengurus serikat buruh SBJP tersebut.

Sikap arogansi inilah yang menjadi pemicu awal aksi mogok kerja yang dilakukan buruh Pabrik itu, terutama para buruh yang tergabung dalam serikat buruh SBJP.

Aksi damai para buruh itu, pertama menuntut hak kebebasan berserikat yang diduga telah dilanggar pihak manajemen. Padahal kebebasan berserikat, telah diatur dalam UU ketenagakerjaan yang kedua menuntut hak normatif UMK yang diatur dalam SK Gubernur Banten tahun 2009.

Dalam sejarah perburuhan di PT.Shinta Group, aksi mogok kerja para buruh kali ini, merupakan mogok kerja terlama (seminggu lebih) dan telah melibatkan aparatur pemerìntah baik itu dari aparat kepolisian yang bertanggung jawab dalam bidang ketertiban dan keamanan, maupun aparatur pemerintah yang berkompeten dalam menangani masalah ketenaga kerjaan. Dari mulai DISNAKER kota tangerang, DEPNAKER pusat yang berkedudukan di Jakarta, bahkan melibatkan anggota DPR negara republik indonesia ini.

Ini merupakan bukti realita lemahnya pengawasan aparat pemerintah khususnya bidang ketenaga kerjaan dan lemahnya kontrol hukum di republik indonesia tercinta ini, sehingga membuat para pengusaha berani memperlakukan buruhnya, dengan semaunya.

Mereka para pengusaha memberlakukan aturan-aturan, dan manajemen perusahaan yang tidak sesuai dengan ketetapan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal ini merugikan kaum buruh.

Yang menjadi pertanyaan, salahkah jika kaum buruh menuntut haknya yang secara tekstual tertulis dalam perundang-undangan di negara indonesia ini. Dimanakah letak keadilan itu, bukankah aturan-aturan pemerintah dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah itu untuk keadilan dan kesejahteraan rakyatnya?

Mudah-mudahan dengan datangnya anggota DPR RI di PT.Shinta Group, dapat langsung menyentuh permasalahan kaum buruh, serta menghasilkan solusi terbaik bagi kaum buruh, khususnya buruh PT.Shinta Group.

Semoga peminpin negri ini berpihak pada rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s